SEMARANG, suaramerdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai persoalan dualisme data kependudukan antara Kemendagri dan Pemprov Jateng berpotensi membuat pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 diundur. Oleh karena Pilgub terancam bermasalah, PKS lebih memilih berkonsentrasi menyongsong Pemilu 2014.
Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih mengatakan, pilihan tidak terlalu memprioritaskan Pilgub juga karena melihat dinamika politik yang di Jateng yang masih adem ayem. "Parpol besar tak kunjung umumkan calon, para calon sendiri juga maju mundur. Parpol menengah ini tersandera jadinya. Maka daripada kami menghabiskan energi, lebih baik mempersiapkan diri untuk Pemilu 2014," katanya, Senin (7/1).
Pilgub yang hanya berkutat pada calon, sejatinya juga meresahkan. Menurutnya, yang lebih utama justru diskusi soal visi misi Jateng ke depan dan apa strategi pemimpin baru dalam menyejahterakan rakyat. "Tapi tidak ada diskusi itu, padahal itu yang penting untuk rakyat Jateng," katanya.
Lebih lanjut saat ini pemerintah dan penyelenggara pemilu terkesan mengabaikan dualisme data kependudukan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jateng melansir jumlah penduduk Jateng sebanyak 39,29 juta jiwa. Tapi Kementrian Dalam Negeri merilis DAK2 Jateng untuk Pileg dan Pilpres 2014 berjumlah 32,57 juta. Jadi, data penduduk 2013 dan 2014 berselisih 6,7 juta.
Jumlah 6,7 juta itu bahkan lebih besar dari total suara yang diperoleh PDIP ketika memenangkan Bibit Waluyo dan Rustriningsih pada Pilgub 2008. "Ini persoalan serius, partai yang bisa menemukan orang sejumlah selisih data itu sudah bisa menang pilgub," tegas Wakil Ketua DPRD Jateng itu.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jateng Arief Awalludin menambahkan, jika data kependudukan tersebut tidak terselesaikan dalam waktu dekat, maka Pilgub Jateng yang sedianya digelar 26 Mei 2013 berpotensi mundur. "Karena dengan data penduduk kacau, tahapan-tahapan dalam Pilgub juga akan kacau," katanya.
Arif yang juga Anggota Komisi A DPRD Jateng itu akan membawa persoalan dualisme data kependudukan pada pertemuan dengan DPR, DPD, dan Kemendagri. "Komisi A sudah jadwalkan ke Jakarta pekan depan untuk mempertanyakan masalah ini," tandasnya.
( Anton Sudibyo / CN26 / JBSM )
Sumber : Suara Merdeka Online
0 komentar:
Posting Komentar
pembaca yang baik selalu,memberi comentar yang baik pula,buat artikel aljinet ini,biar ada masukan lebih dan memgembangkan blog aljinet ini,untuk itu disarankan comentlah artikel kami,beri kritikan yang pedas tidak masalah,silakan di coment kawan