Pemekaran Brebes, Hak BPD dan Kades Jangan dirampas

@Bumiayuku - Perjuangan untuk pemekaran Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, selayaknya dikomandoi oleh Kepala Desa (Kades) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Hal itu disampaikan oleh pengamat pemekaran, dr ali Budiarto kepada panturanews.com, Selasa 05 Maret 2013.

"Seyogyanya tim pemekaran komandonya ada pada Kades dan BPD," ujarnya.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 disebutkan, DPRD dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD. Hak pengusulan itu ada pada BPD dan Kades karenanya jangan sampai dirampas oleh pihak lain.

"Aturannya semacam itu jadi yang punya gawe itu itu BPD dan Kades dan yang lainnya itu sinoman atau membantu memberikan dukungan," kata Ali.

Dikatakan, menyikapi adanya konflik pemekaran yang terjadi diantara para pegiatnya, harus kembali pada aturan yang ada. Pemilik haknya BPD dan Kades, sementara Presidium dan juga forum lainnya sebagai pendukungnya. "Pemilik hak itu bukan Presidium atau pun forum lainnya," tegas Ali.

Kata dia, adanya beberapa elemen yang sebelumnya masuk sebagai penggerak pemekaran yang belakangan mengundurkan diri merupakan hal yang wajar. Alasan mundur karena dipandang ada yang melenceng dari roh perjuangan.

"Mereka melihat ada yang melenceng, tujuan pemekaran itu untuk peningkatan kesejahteraan dan efektivitas pelayanan publik," tutur Ali.

Ali juga mengingatkan, agar DPRD tidak terlalu gegabah melanjutkan program pemekaran jika semua kelengkapan administrasi belum terpenuhi. Sebab, itu akan sangat berbahaya dan dapat terjebak dalam ranah hukum, karena akan menguras uang rakyat dari alokasi APBD. "Setiap penggunaan uang APBD kan harus dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Sumber : PanturaNews

Posted in: Berita