Warga Menyoal Pencabutan Sk Pemberhentian Perangkat Pangebatan

@Bumiayuku - Masyarakat desa Pangebatan kecamatan Bantarkawung menyoal pencabutan SK Pemberhentian perangkat desa atas nama Siti Jolekha yang dikeluarkan kades pangebatan Sukardi MPd.

Masyarakat menganggap ada yang janggal dengan adanya pencabutan SK itu, karena keluarnya SK Pemberhentian perangkat desa tersebut didasarkan pada surat pengundur diri yang ditulis tangan langsung oleh Siti jolekha selaku perangkat yang diajukan kepada kades pangebatan. Namun dikemudian hari dinyatakan pada saat pembuatan surat pengunduran diri itu ada unsur paksaan/tekanan dari fihak tertentu.

" Dalam SK Pemberhentian tersebut, telah ditanda tangani oleh kades serta disertai stempel resmi dan kemudian SK Pemberhentian tersebut tembusannya telah dikirimkan ke BPD desa Pangebatan dan camat Bantarkawung. Artinya SK pemberhentian itu, sudah syah dan berlaku secara hukum. Idealnya surat pengunduran diri siti jolekha itu, hanya bisa dicabu manakala SK pemberhentian dari kepala desa belum dibuat/diterbitkan" kata Agung Tribekti salah seorang karang taruna desa Pangebatan.

Jumono ketua RT 11/1 desa Pangebatan mengatakan, Dalam kasus ini, masyarakat menilai sikap kepala desa yang tidak tegas dalam mengambil keputusan sebagai pejabat yang berhak dan berwenang. "Pasalnya secara nyata-nyata perangkat yang dimaksud telah melanggar etika dan norma serta moral sebagai pejabat publik" tandasnya.

Masyarakat desa pangebatan meminta pertanggungjawaban kades pangebatan didepan publik atau forum resmi terhadap keputusan yang telah diambil dengan mencabut SK pemberhentian salah seorang perangkatnya, sebelum peralihan kepala desa pangebatan yang baru. Bahkan Masyarakat mengultimatum kades, jika permintaan mereka tidak diindahkan maka mereka akan menempuh upaya lain demi tegaknya pemerintah desa yang bersih dan berwibawa. (Dhan_KL.13/RI) 

Sumber : KoranLokal.COM

Posted in: Berita